TIMES PALU, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan kinerja tata kelola lingkungan terhadap PT Gag Nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Hanif menyampaikan bahwa audit lingkungan telah dilakukan terhadap PT Gag Nikel, dan hasil evaluasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan perusahaan tersebut memperoleh peringkat hijau. Meski demikian, pengawasan tetap akan diperketat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Bapak Presiden, meskipun kita tidak cabut Gag, tetapi pengawasannya harus berlapis-lapis. Kami sudah lakukan, jadi secara rutin kami akan menambah intensitas kunjungan ke Gag,” ujar Hanif saat ditemui di Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025).

Hanif menjelaskan, pihaknya telah menyusun audit lingkungan yang ditambahkan dalam persetujuan lingkungan perusahaan. Hal ini menjadi langkah untuk memastikan aktivitas tambang di pulau kecil seperti Raja Ampat tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.

“Jadi ada penambahan beban pengawasan, penambahan komponen dan variabel pengawasan. Kemudian juga ada peningkatan intensitas kunjungan,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah menerima aduan dari masyarakat terkait aktivitas tambang di Raja Ampat. Wilayah ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia yang rentan terhadap pencemaran.

Sebagai respons, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk kawasan lindung. IUP tersebut dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Adapun PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk, sempat dihentikan sementara operasinya untuk peninjauan dan audit lingkungan. Setelah proses evaluasi, perusahaan tersebut kembali beroperasi pada Rabu (3/9/2025). (*)