TIMES PALU, JAKARTA – Harmony Award 2025 resmi dimulai melalui agenda Kick Off yang digelar Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI di Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025). 

Ajang yang telah berlangsung sejak 2015 ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang konsolidasi praktik baik kerukunan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir, Harmony Award telah menandai lahirnya banyak inovasi kerukunan: mulai dari dialog lintas iman, pendidikan toleransi di sekolah, penguatan peran perempuan dan pemuda, hingga kebijakan anggaran daerah yang berpihak pada inklusivitas. 

Pasalnya, praktik tersebut bukan hanya catatan administratif, tetapi bukti nyata bahwa kerukunan dapat dikelola secara sistematis.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A., menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Harmony Award tidak berhenti pada siapa yang terpilih sebagai pemenang. 

“Kita tidak hanya melihat siapa yang terbaik, tetapi bagaimana praktik itu memberi dampak luas bagi masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, melalui Harmony Award menjadi tumbuhnya rasa saling percaya, semangat kebersamaan, dan penguatan fondasi bangsa di tengah keberagaman.

Senada dengan itu, Kepala PKUB, Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., menekankan pentingnya transparansi seleksi serta komitmen jangka panjang. 

Menurutnya, Kick Off ini dirancang bukan hanya untuk sosialisasi teknis, melainkan juga untuk meneguhkan kesadaran bersama bahwa kerukunan adalah investasi sosial. 

“Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya praktik baik kerukunan dari berbagai daerah. Outcome-nya, kita berharap Indonesia semakin diakui dunia sebagai laboratorium harmoni yang nyata,” jelas Gus Adib akrab disapa itu.

Laporan yang diterima TIMES Indonesia, Kick Off nantinya menghadirkan pejabat lintas kementerian, akademisi, lembaga riset, serta pengurus PKUB dari seluruh Indonesia. 

Mereka akan mendapatkan penjelasan detail mengenai pedoman penilaian, instrumen seleksi, serta mekanisme evaluasi yang melibatkan pengisian data, verifikasi dokumen, dan visitasi lapangan oleh tim independen.

PKUB menekankan, penghargaan ini bukan dimaksudkan sebagai kompetisi, melainkan proses pembelajaran kolektif. Dengan adanya standar penilaian yang disepakati, Harmony Award 2025 diharapkan melahirkan inspirasi baru dan memperkuat ketahanan sosial bangsa.

Ajang ini ingin memastikan bahwa kerukunan tidak berhenti sebagai jargon, melainkan tumbuh sebagai modal sosial yang menopang persatuan dan pembangunan Indonesia. 

"Dari praktik baik yang lahir di daerah, Indonesia ingin menunjukkan pada dunia: kerukunan bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang bisa dijalankan," tutup Gus Adib.(*)