TIMES PALU, SULAWESI TENGGARA – Di tengah kegamangan arah pendidikan nasional, kehadiran Tes Kemampuan Akademik (TKA) kerap dibaca secara tergesa-gesa. Ia dinilai hanya dari angka, diperdebatkan lewat potongan tangkapan layar, lalu diadili di ruang media sosial. 

Padahal, TKA sejatinya bukan sekadar instrumen psikometrik yang dingin dan mekanis, melainkan bagian dari ikhtiar panjang negara untuk memulihkan mutu pendidikan yang selama ini terfragmentasi oleh ketimpangan standar dan ilusi nilai rapor.

TKA yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lahir dari kesadaran mendasar bahwa sistem evaluasi pembelajaran Indonesia selama bertahun-tahun berjalan tanpa kompas nasional yang kokoh. 

Rapor sekolah, yang selama ini menjadi rujukan utama capaian akademik siswa, sering kali tidak dapat dibandingkan secara adil antar sekolah dan daerah. Variasi standar penilaian, perbedaan kultur akademik, hingga tekanan non-pedagogis membuat angka rapor kerap kehilangan makna objektifnya.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025, TKA dirancang sebagai alat ukur capaian akademik yang terstandar, objektif, dan lintas satuan pendidikan. Ia tidak dimaksudkan untuk menggantikan rapor, apalagi menjadi palu hakim kelulusan siswa. Sebaliknya, TKA hadir sebagai cermin nasional memantulkan realitas pembelajaran apa adanya, tanpa riasan kosmetik.

Fungsi utama TKA adalah menyediakan data capaian akademik individu murid yang dapat dibandingkan secara nasional. Dalam sistem pendidikan yang begitu luas dan majemuk seperti Indonesia, kebutuhan akan data yang setara dan kredibel bukanlah kemewahan, melainkan keharusan. Tanpa data yang dapat dipercaya, kebijakan pendidikan hanya akan menjadi spekulasi birokratis, bukan intervensi berbasis bukti.

Hasil TKA juga dirancang untuk melayani berbagai kepentingan strategis: seleksi jalur prestasi, pertimbangan masuk pendidikan lanjut, penyetaraan jalur nonformal, hingga pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Artinya, TKA tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan ekosistem kebijakan pendidikan yang lebih luas. Ia menjadi fondasi data, bukan tujuan akhir.

Pelaksanaan TKA 2025 pada jenjang akhir SMA, SMK, MA, dan Paket C menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Lebih dari 82 persen satuan pendidikan sasaran terlibat, dengan kehadiran murid mencapai hampir 99 persen. 

Angka ini mencerminkan satu hal penting: secara teknis dan administratif, TKA diterima dan dijalankan dengan serius oleh ekosistem pendidikan. Kolaborasi antara pusat, daerah, sekolah, guru, hingga proktor mahasiswa membuktikan bahwa asesmen nasional bukan hal yang mustahil dilakukan secara tertib dan masif.

Namun, di sinilah paradoks muncul. Ketika sebagian hasil TKA menunjukkan capaian yang relatif rendah, respons publik justru cenderung defensif. TKA dituding tidak relevan, dianggap melemahkan kepercayaan diri siswa, bahkan dicurigai sebagai alat “menghakimi” sekolah. Kritik semacam ini sesungguhnya lebih mencerminkan kegagapan kita menghadapi data jujur, ketimbang kelemahan instrumennya.

Nilai rendah bukanlah vonis kegagalan, melainkan diagnosis awal. Dalam dunia medis, hasil pemeriksaan yang buruk tidak membuat alat ukur disalahkan; justru dari situlah terapi dirancang. Demikian pula dalam pendidikan. TKA membantu memetakan area pembelajaran yang lemah mata pelajaran tertentu, wilayah tertentu, atau kelompok sekolah tertentu agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Pemerintah telah menegaskan bahwa TKA tidak menentukan kelulusan siswa. Ia juga tidak menghapus peran guru, rapor, dan penilaian formatif di sekolah. TKA justru berfungsi sebagai penyeimbang, penguat validitas, sekaligus alarm dini atas ketimpangan mutu yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka rapor yang seragam.

Dalam konteks yang lebih luas, TKA menandai pergeseran paradigma evaluasi pendidikan: dari sekadar administrasi nilai menuju refleksi sistemik. Ia menuntut kedewasaan kolektif bahwa keberanian melihat kelemahan adalah prasyarat utama perbaikan. Tanpa itu, pendidikan akan terus berjalan dalam ilusi keberhasilan semu.

Mutu pendidikan tidak dibangun dengan menolak cermin, tetapi dengan berani bercermin. TKA bukan jawaban atas seluruh problem pendidikan Indonesia, tetapi ia adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak lagi berjalan dalam gelap. 

Selama ia diposisikan sebagai alat pemetaan, bukan alat penghukuman, TKA justru dapat menjadi sekutu penting dalam perjuangan panjang mewujudkan pendidikan yang adil, bermutu, dan berdaya saing.

***

*) Oleh : Asman, Pegiat literasi Asal Sulawesi Tenggara.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.