TIMES PALU, JAKARTA – Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat pada Sabtu (3/1/2026) langsung memicu kontroversi global.

Operasi lintas negara yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS itu bukan hanya dipersoalkan dari sisi hukum internasional, tetapi juga menghidupkan kembali memori lama: sejarah panjang keterlibatan Amerika Serikat dalam penggulingan, penangkapan, hingga pengasingan kepala negara berdaulat.

Dalam berbagai periode, Presiden AS Donald Trump berdalih membawa stabilitas, demokrasi, atau perang melawan narkotika. Namun bagi banyak negara di Amerika Latin dan Karibia, intervensi semacam ini meninggalkan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Kasus Nicolas Maduro pun dinilai sebagian pengamat bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola lama yang kembali terulang.

Bukan yang Pertama

Kasus penangkapan dan pemindahan paksa Presiden Venezuela Nicolas Maduro bukanlah pertama kalinya Amerika Serikat menangkap atau menggulingkan kepala negara berdaulat.

Penangkapan Presiden Haiti Jean-Bertrand Aristide

Pada 2004, Presiden Haiti Jean-Bertrand Aristide dideportasi dari negaranya dalam sebuah operasi yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis. Aristide, yang menjabat sebagai presiden pada periode 1991, 1994–1996, dan kembali terpilih pada 2001, menghadapi gelombang protes besar setelah dituduh korupsi oleh oposisi.

Situasi memburuk ketika kelompok bersenjata Front untuk Pembebasan Haiti menguasai sejumlah kota besar. Pada 29 Februari 2004, Aristide ditangkap oleh militer AS dan diterbangkan dengan pesawat militer ke Republik Afrika Tengah. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “kudeta atau penculikan modern.” Setelah menjalani pengasingan di Afrika Tengah dan Afrika Selatan, Aristide baru kembali ke Haiti pada 2011, tanpa kembali ke panggung politik.

Panama dan Kasus Manuel Noriega

Contoh paling terbuka dari intervensi militer AS terjadi di Panama pada 1989. Melalui invasi besar-besaran, Amerika Serikat menggulingkan Manuel Noriega, pemimpin de facto Panama sejak 1983.

Lebih dari 27.000 pasukan AS, ratusan pesawat dan helikopter, serta puluhan kendaraan lapis baja dikerahkan. Pada 3 Januari 1989, Noriega akhirnya menyerah dan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili atas tuduhan perdagangan narkoba. Pada 1992, pengadilan AS menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara, yang kemudian dikurangi sebelum ia dibebaskan pada 2007.

Penculikan dan Kudeta oleh Kekuatan Oposisi

Penggulingan kepala negara juga tidak selalu melibatkan kekuatan asing secara langsung. Pada 1970, Pedro Eugenio Aramburu, mantan presiden Argentina (1955–1958), diculik oleh kelompok Peronis radikal Montoneros saat diduga merencanakan kudeta terhadap rezim militer Jenderal Onganía. Ia dibunuh sehari setelah penculikan tersebut.

Di Venezuela sendiri, upaya penggulingan pernah terjadi pada 2002 terhadap Presiden Hugo Chávez. Setelah menolak menandatangani surat pengunduran diri, Chávez dibawa paksa oleh kelompok konspirator bersenjata dari istana presiden ke pangkalan militer di Pulau La Orchila. Namun tekanan besar dari pendukungnya memaksa para pelaku membebaskannya dua hari kemudian. Chávez memilih tidak menuntut para penculiknya.

Kudeta Honduras

Pada 2009, Presiden Honduras Manuel Zelaya digulingkan dalam kudeta militer setelah berencana menggelar referendum terkait pemilihan ulang presiden. Pada malam 28 Juni 2009, militer mengepung istana presiden, menangkap Zelaya, dan menerbangkannya ke Kosta Rika. Roberto Micheletti kemudian ditunjuk sebagai presiden sementara.

Meski komunitas internasional menyebut peristiwa itu sebagai kudeta, para penentang Zelaya mengklaim tindakan tersebut sah karena mengikuti keputusan parlemen dan Mahkamah Agung. Zelaya baru kembali ke Honduras pada 2011 tanpa kembali menjabat presiden.

Maduro dan Babak Baru Kontroversi

Kini, Amerika Serikat kembali menjadi aktor utama dalam penggulingan kepala negara. Setelah serangan besar-besaran di Caracas, militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Pada Sabtu malam waktu setempat, helikopter yang membawa pasangan pemimpin Venezuela itu mendarat di sebuah pangkalan militer di Manhattan, New York. Keduanya kemudian dipindahkan ke fasilitas penahanan federal di Brooklyn untuk menghadapi proses hukum di Amerika Serikat.

Bagi sebagian pihak, langkah ini disebut sebagai upaya penegakan hukum internasional. Namun bagi pihak lain, kasus Maduro kembali menegaskan satu hal: dalam sejarah politik global, penggulingan presiden sering kali bukan semata soal hukum, melainkan soal kekuasaan dan kepentingan geopolitik. (*)